UMKM Sarana Memperkenalkan Produk Kreatif

gebyar UMKM
Trenggalek- (jpi)Pameran Produk UMKM Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 yang diharapkan dapat memberikan inspirasi besar kepada pelaku UMKM maupun koperasi untuk mengembangkan, memperkuat dan memperluas akses pasar produk yang dihasilkan, sekaligus mendukung promosi investasi dan produk UMKM. Selain itu event ini juga dapat menjadi wadah untuk menggerakkan sektor riil dan meningkatkan perekonomian industri daerah. Jum’at, 11 Oktober 2013 di selenggarakan gebyar UMKM Tahun 2013 bertempat di Pasar Agro Kecamatan Kampak dan dihadiri oleh Bupati Trenggalek Dr. Ir. H. Mulyadi WR.MMT, para Kepala SKPD terkait, Camat Kampak, Kepala Desa se Kecamatan Kampak serta para undangan peserta Gebyar UMKM.
Pada kesempatan tersebut, Drs. Joko Setyono M.Si Sekdin Koperindag Trenggalek dalam laporannya menyampaikan bahwa Gebyar UMKM ini mengambil tema “Promosi Produk Kreatif Sebagai Sarana Interaksi Bisnis” hal ini dikandung maksud untuk memperkenalkan produk-produk kreatif dari para UMKM yang ada di Kabupaten Trenggalek dan bertujuan untuk mendorong serta memberi motivasi kepada UMKM untuk berkreasi sehingga dapat bersaing dengan produk-produk lain yang telah ada. Adapun jumlah peserta sebanyak 31 stand yang disiapkan secara gratis terdiri dari 6 UMKM unggulan dari kecamatan serta 6 UMKM berasal dari binaan dinas/instansi Kab. Trenggalek dan 19 stand dari UMKM umum. Waktu pelaksanaan Gebyar UMKM ini diselenggarakan selama 3 hari yaitu Jum’at, 11 Oktober sampai hari Minggu, 13 Oktober 2013.
Bupati Trenggalek yang sekaligus membuka acara tersebut dalam sambutannya mengatakan untuk mengamati sektor UMKM masih eksis atau tidak ditengah-tengah persaingan berbagai produk yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tumbuhnya UMKM menunjukkan bahwa produk daerah semakin kompetitif. Di samping itu juga dapat mendorong UMKM meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sekaligus memperluas pasarnya, sehingga dapat mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan pendapatan/ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat yang diperlukan perluasan lapangan kerja dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu ujung tombak pelaku utama penggerak ekonomi rakyat yang selalu menunjukkan perannya dalam menggerakkan sektor informal, sektor informal ini memiliki posisi strategis dalam membangun ketahanan ekonomi.
“ Begitu pentingnya peran usaha mikro, kecil dan menengah, maka segenap jajaran Dinas Teknis Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam program – program kegiatannya bisa sinergi dan lebih fokus untuk memikirkan, khususnya untuk UMKM di kecamatan Kampak (pemanfaatan pasar Agrobis) dan masyarakat kabupaten Trenggalek secara umum, sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat,” Ungkapnya.

Iklan
Dipublikasi di KABAR TRENGGALEK | Meninggalkan komentar

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

logo_garuda

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
8. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
9. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.

10. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
11. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
15. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti misalnya gedung kantor Satpol PP.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Setiap Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas Satpol PP dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:
a. Identitas;
b. Keseragaman;
c. Pengawasan; dan
d. Estetika.

Pasal 4

(1) Jenis Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :
a. PDH;
b. PDL;
c. PDU
d. PDPP; dan
e. PDPTI.
(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :
a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan
b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja
Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. PDH pria terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas;
a) Kerah baju model berdiri;
b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
c) Celana tanpa rampel/lipatan.
3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
6. Kaos kaki warna hitam;
7. Sepatu PDH warna hitam; dan
8. Atribut.
b. PDH wanita terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
a) Kerah baju model berdiri;
b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
b) Panjang rok sejajar lutut; dan
c) Rok tanpa rampel/lipatan.
3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
5. Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
6. Kaos kaki warna hitam;
7. Sepatu kulit warna hitam; dan
8. Atribut.
(3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. PDL I; dan
b. PDL II.
(2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
(3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 7

(1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Kerah baju model rebah;
2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
5. Lengan baju dilengkapi manset.
b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
4. Celana tanpa rampel/lipatan.
c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
d. Kopel rim;
e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan;
f. Kaos kaki warna hitam;
g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
h. Atribut.
(2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Kerah baju model rebah;
2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
5. Lengan baju tanpa manset.
b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
c. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
d. Kopel rim;
e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan;
f. Kaos kaki warna hitam;
g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
h. Atribut.
(3) PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas :
a. Jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.
Bagian Keempat
Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Petugas Pataka

Pasal 8

(1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
a. PDU I;
b. PDU II; dan
c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).
(2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
(3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
(4) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

Pasal 9

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
a. PDU I pria, terdiri atas :
1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
a) Kerah baju model jas;
b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
e) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
f) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
c) Celana tanpa rampel/lipatan.
3. Kemeja putih;
4. Dasi berwarna hitam;

5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
6. Kaos kaki warna hitam polos;
7. Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali;
8. Atribut.
b. PDU I untuk Wanita terdiri atas :
1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
a) Kerah baju model jas;
b) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
h) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
3. Kemeja putih;
4. Dasi berwarna hitam;
5. Kaos kaki warna hitam polos;
6. Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
7. Sepatu kulit/ Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
8. Atribut.
(2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
a. PDU II untuk Pria terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
a) Kerah baju model berdiri;
b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
f) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan;
4. Kaos kaki warna hitam polos;
5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
6. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
7. Atribut.
b. PDU II untuk wanita terdiri atas:
1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
a) Kerah baju model berdiri;
b) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukan kedalam celana;
f) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
g) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
b) Panjang rok sejajar lutut; dan
c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan;
4. Kaos kaki warna hitam polos;
5. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
6. Atribut.
(3) PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Kerah baju model berdiri;
2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
3. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
3. Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
c. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
d. Kopel rim;
e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan;
f. Kaos kaki warna hitam;
g. Sepatu PDPP;
h. Bretel; dan
i. Atribut.
Bagian Kelima
Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal

Pasal 10

(1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.

(2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1) Kerah baju bermodel rebah;
2) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
5) Lengan baju tidak bermanset.
b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
2) Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
3) Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
4) Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
d. Kopel rim berwarna putih;
e. Kaos oblong warna putih;
f. Kaos kaki warna hitam;
g. Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwana hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali; dan
h. Atribut.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :
a. Tanda pangkat;
b. Tanda jabatan;
c. Papan nama;
d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
e. Lencana KORPRI;
f. Monogram Polisi Pamong Praja;
g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
j. Emblem Polisi Pamong Praja;
k. Tanda pengenal ID;
l. Tanda kemahiran;
m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
n. Tongkat Komando.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menunjukan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
(3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
b. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
c. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
d. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
e. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
f. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Untuk Pangkat kehormatan Menteri Dalam Negeri menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan.
2. Untuk Pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
3. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
4. Untuk Pangkat kehormatan Bupati/Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
5. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
(4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
(5) Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

(6) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
(7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 13

(1)

(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP.
Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri dari :
a. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi; dan
b. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/Kota.
(3) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas.
b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam (1) satu lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas.
c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas.
(4) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas.
b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
(5)

Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

Pasal 14

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
(2)

(3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
a. Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
b. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

Pasal 15

(1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, menunjukan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
(2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.
(3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Pasal 16

(1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
b. Lencana Korpri bordir berwarna hitam.
(2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
(3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 17

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 18

(1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
(2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
a. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.
b. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
(3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
(4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 19

(1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
(2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20

(1) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
(2) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 21

(1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
a. Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.
b. Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
c. Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.

(2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
(3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.
(4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 22

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 23

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Pasal 24

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, terdiri atas :
a. Sepatu PDH pria dan wanita;
b. Sepatu Lars kulit warna hitam;
c. Sepatu PDU pria dan wanita;
d. Sepatu PDPP; dan
e. Sepatu PDPTI.
Pasal 25
Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 26

Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
a. Penutup kepala;
b. Kaos oblong;
c. Ikat pinggang;
d. Kemeja lengan panjang;
e. Dasi;
f. Kartu Tanda Anggota;
g. Kaos kaki;
h. Selempang;
i. Ban lengan; dan
j. Drahrim.

Pasal 27

(1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas :
a. Mutz;
b. Topi;
c. Baret;
d. Helm; dan
e. Jilbab.
(2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
(3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.
b. Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
c. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
(4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
(5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
b. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau – hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.
c. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
(6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukan ke dalam pakaian dinas.

Pasal 28

(1) Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
a. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
(2) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
(3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDPTI.
Pasal 29

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :
a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
b. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
c. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
d. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Pasal 30

Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

Pasal 31

Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.

Pasal 32

(1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
(2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal 33

Kaos kaki sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

Pasal 34

Selempang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

Pasal 35

Ban lengan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.
Pasal 36

Drahrim sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :
a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
b. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

BAB IV
PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA
POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Perlengkapan Perorangan

Pasal 37

Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
a. Tonfa dan holster tonfa;
b. Sarung Pistol;
c. Borgol;
d. Tameng;
e. Senter;
f. Ferplas;
g. Tas/ransel;
h. Sleeping bag;
i. Matras;
j. Jaket;
k. Rompi / Body Protector;
l. Senjata api yaitu Senjata Peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik;
m. Masker;
n. Tenda Pleton; dan
o. Peralatan kebencanaan.

Pasal 38

(1) Tonfa dan holster Tonfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berbentuk t-stick terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.
(2) Sarung Pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan tempat pistol yang disesuaikan warnanya dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol warna putih.
(3) Borgol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.
(4) Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terbuat dari fiberglass berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.
(5) Senter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.
(6) Ferplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana.
(7) Tas/ransel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi cover bag anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka cover bag.

Pasal 39

(1) Sleeping bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.
(2) Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.
(3) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.
(4) Rompi / Body Protector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.
(5) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.
(6) Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf m berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.
(7) Tenda pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf n, berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota.
(8) Peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf o merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Kedua
Kendaraan Operasional

Pasal 40

Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri atas :
a. Sepeda Motor;
b. Mobil;
c. Truk; dan
d. Jenis Kendaraan lain.

Pasal 41

Sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dengan ukuran 200 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi :
a. Sirine;
b. Lampu sirine;
c. Radio komunikasi; dan
d. Lambang Polisi Pamong Praja.

Pasal 42

(1) Mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, terdiri atas :
a. Kendaraan minibus/van.
b. Kendaraan double cabin.
c. Kendaraan model off road/jeep.
(2) Kendaraan minibus/van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
(3) Kendaraan double cabin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota Satpol PP dan atau melakukan pengawalan terhadap Kepala Daerah/tamu VIP.
(4) Kendaraan model off road/jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas :
a. Kendaraan Truck kecil/pick up;
b. Kendaraan Truck sedang; dan
c. Kendaraan Truck besar.

Pasal 44

(1) Kendaraan Truck kecil/ Pick Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten/Kota.
(2) Kendaraan truk sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dengan jumlah yang cukup banyak, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.
(3) Kendaraan truk besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.

Pasal 45

(1) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dapat berupa water canon, baracuda, helikopter, speed boat, perahu karet, sepeda dan kuda.
(2) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga
Peralatan Komunikasi

Pasal 46

(1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, faks, handphone, rig, handy talky, Reapeter, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
(2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Keempat
Prasarana Kerja

Pasal 47

(1) Polisi Pamong Praja dapat memperoleh prasarana penunjang operasional berupa gedung kantor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
(2) Prasarana penunjang operasional gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas tugas Satpol PP di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai model pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan untuk Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Khusus untuk Provinsi Aceh, ketentuan tentang penggunaan Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional bagi unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satpol PP diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 51

(1) Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum Satpol PP beserta jajarannya, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di daerah beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas dan atribut Satpol PP pada saat:
a. Hari ulang tahun Satpol PP;
b. Hari besar nasional;
c. Rapat;
d. Apel besar; dan
e. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP.
(2) Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya ex-officio sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP pada saat :
a. Hari ulang tahun Satpol PP;
b. Hari besar nasional;
c. Rapat;
d. Apel besar; dan
e. Melaksanakan tugas operasional Satpol PP.
(3) Tanda jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari:
a. Menteri Dalam Negeri disesuaikan dengan tanda jabatan Menteri;
b. Eselon I, II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas. Terdapat tulisan ”PEMBINA” berwarna hitam di atas lambang Polisi Pamong Praja; dan
c. Eselon III, IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas. Terdapat tulisan ”PEMBINA” berwarna hitam di atas lambang Polisi Pamong Praja.
(4) Tanda jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota disesuaikan dengan tanda jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 286

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

Dipublikasi di HUKUM | Meninggalkan komentar

Pendidikan Murah, Berkualitas Hak Masyarakat Indonesia

Hardi Rangga, SH

Hardi Rangga, SH
Redaksi: Jaya Pos Indonesia

Dunia pendidikan kita tidak pernah lepas dari masalah. Polemik demi polemik silih berganti muncul dan saling terkait. Awalnya muncul masalah nasib guru, kemudian muncul soal gedung sekolah yang rusak, dan akhirnya masalah kemampuan biaya sekolah menjadi persoalan serius di dunia pendidikan. Bahkan boleh dikata, soal biaya bisa menjadi persoalan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Memang, permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah biaya pendidikan yang mahal dan sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Akibat biaya pendidikan yang mahal, membuat masyarakat di bawah garis kemiskinan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Padahal, pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar atau wajar sembilan tahun.
Jika masalah pendanaan itu tidak mendapat perhatian maka program wajar yang telah ditetapkan dipastikan tidak akan terealisasi.
Banyak anak putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah mereka. Kecenderunganya, pemerintah kita dewasa ini kesulitan memberikan perhatian kepada masalah pendidikan. Apalagi banyaknya bencana alam dan musibah yang menimpa negeri ini membuat pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang mengatur anggaran keuangannya. Sehingga harus ada yang menjadi korban dan salah satunya anggaran pendidikan.
Hal ini bisa dilihat dari anggaran pendidikan nasional yang masih berada di bawah nilai anggaran yang diperlukan. Meski dalam UU Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan untuk anggaran pendidikan harus sebesar 20 persen dari total APBN.
Namun, saat ini alokasi anggaran pendirikan nasional baru direalisasi sekitar 14 persen dari nilai total APBN. Memang kondisi alokasi anggaran pendidikan nasional kita masih dalam taraf memprihatinkan. Ini dikarenakan adanya kenyataan anggaran yang seharusnya disalurkan ke sektor pendidikan namun justru diperuntukkan bagi sektor politik.
Kita memang sadar, masih banyak sektor-sektor lain yang harus diperhatikan oleh negara untuk diberi anggaran melalui kebijakan-kebijakan liberalisasi. Meski demikian, kebijakan yang dapat mendorong majunya dunia pendidikan seharusnya tetap diperioritaskan oleh pemerintah. Bila tidak, maka dunia pendidikan akan terus berada dalam krisis mutu dan jauh tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya.
Mutu pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sudah tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga dalam peningkatan mutu pendidikan dan harus bisa diatasi.
Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak ada jalan lain hanya dengan meningkat anggaran belanja bagi pendidikan dalam APBN/APBD (berdasarkan UUD 45 dan UU No.20/2003) sebesar 20 persen.
Sebetulnya prosentasi anggaran pendidikan tersebut masih jauh tertinggal dari anggaran pendidikan di luar negeri yang mencapai sebesar 40 persen. Dana pendidikan di negara asing itupun di luar gaji dan pendidikan kedinasan dan sumbangan dari pengusaha terutama untuk membiayai penelitian. Kalau demikian, alangkah kecilnya anggaran pendidikan kita.
Pendidikan yang baik, berkualitas dan murah menjadi salah satu dambaan masyarakat Indonesia di tengah dunia pendidikan kita yang tengah dalam krisis kepercayaan. Meski kini pemerintah mempunyai kebijakan dalam menggratiskan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri, namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang memungut uang kepada siswa dengan beragam alasan. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah membuat program study tour, menarik uang bimbingan tes, dan uang terkait dengan ujian akhir nasional.
Peningkatan mutu pendidikan sebetulnya hanya akan berhasil jika ditekankan adanya kemandirian dan kreativitas anak didik di sekolah bukanya dengan membuat segudang program ekstrakurikuler super ketat diluar tujuan pendidikan dengan biaya â?owahâ?.
Suatu pendidikan dipandang bermutu diukur dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Pendidikan dikatakan berhasil bila mampu membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam UUD 45.
Untuk itu, perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik berkembang secara optimal.
Mutu pendidikan akan lebih berhasil jika ditunjang fasilitas-fasilitas yang memadai dan peralatan yang lengkap untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar. Disinilah yang paling layak dikatakan biaya sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Bukannya biaya mahal untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program diluar sekolah yang diandalkan.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

HARDI RANGGA, SH

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah:
1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).
Adapun fungsi Komite Sekolah, sebagai berikut:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
Peran Komite Sekolah. Secara kontekstual, peran Komite Sekolah sebagai berikut :
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).
Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:
1. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
2. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
3. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
4. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
5. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
6. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
7. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas, 2001:17).
Mutu dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.
Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.

Dipublikasi di ARTIKEL | Meninggalkan komentar

Mendikbud Minta Jika Ada Pungutan Terkait PSB, SMS ke 177

mendikbud-m-nuh-415x300

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan larangan pungutan apa pun terkait Penerimaan Siswa Baru (PSB) di seluruh Indonesia. Pihak kemendikbud juga meminta semua Dinas Pendidikan di daerah untuk mengawasi sekiranya ada pihak sekolah yang melakukan pungutan.
“Kami meminta semua Dinas Pendidikan di daerah untuk mengawasi dan menindak sekolah negeri yang melakukan pungutan menjelang memasuki tahun ajaran 2013-2014,” tegas Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi dan Media, Sukemi, kepada Harian Terbit, Jumat (5/6).
Ia menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Perta, semua sekolah milik pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orangtua atau walinya.
Sukemi menjelaskan, dalam pendidikan ada tiga jenis biaya yaitu biaya operasional yang sudah ditutupi Biaya Operasional Sekolah (BOS), biaya personal yang merupakan tanggungjawab siswa dan orang tua, serta biaya investasi.
“Biaya investasi sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah, misalnya biaya untuk pembangunan perpustakaan, rehab gedung sekolah dan lain sebagainya. Itu sebabnya semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan,” kata Sukemi.
Ia mengatakan, terkait otonomi daerah, pengawasan dan sanksi sekolah yang melakukan pungutan liar dilakukan pemilik sekolah atau instansi yang terkait di kabupaten/kota. “Kami tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada sekolah yang melanggar peraturan ini,” ujarnya.
Kemendikbud hanya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait memperketat pengawasan dan mempersiapkan sanksi administrasi yang menimbulkan efek jera kepada sekolah negeri yang melakukan pungutan terkait PSB dan saat siswa mulai mnjalani masa pendidikan.
Dia juga mengatakan sekolah yang didirikan masyarakat atau swasta juga tidak boleh melakukan pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, kelulusan dan juga untuk kesejahteraan anggota komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan.
“Kami tegaskan sekolah swasta dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis karena akan memberatkan ekonomi mereka dalam meningkatkan pendidikan anak yang berekonomi lemah,” katanya.
LAPORKAN
Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh menegaskan, SD, SMP, SMA ataupun sekolah kejuruan negeri tak boleh ada pungutan menjelang ajaran baru. Jika ada masyarakat yang tahu atau menjadi korban pungli, ia meminta segera melapor ke kepala dinas setempat dengan membawa bukti-buktinya.
Menurut dia, saat ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah mencakupi pembiayaan berbagai kebutuhan sekolah. Misalnya, untuk perbaikan, membayar gaji guru honorer serta melengkapi fasilitas yang lain. Tapi bukan berarti masyarakat tidak bisa menpartisipasi. “Toh nanti partisipasi mereka yang rasakan juga anak-anak mereka,” ujar M Nuh.
Menurutnya, sekolah-sekolah negeri tak diperbolehkan untuk melakukan pungutan biaya saat masuk ajaran baru. Dikarenakan sekolah-sekolah tersebut adalah pendidikan wajib. Nuh juga menyarankan jika ada peraktek-prakter semacam itu untuk segera dilaporkan.
“Kalau ada, nanti saya dengan senang hati, misalkan di SD mana gitu ya, tolong dilaporkan, kami juga sudah membentuk posko aduan masyarakat, kalau ada, di mana saja, sekolah negeri kalau dia pungut, laporkan, tentu kami akan berikan tindakan tegas,” ujarnya.
Nuh menambahkan jika ingin melapor bisa dengan cara SMS ke nomor 177, atau email ke; http://www.kemendiknas.go.id.
Editor : Hardi Rangga, SH

Dipublikasi di NASIONAL | Meninggalkan komentar

Pungli Sekolah,DPRD Temukan Terjadinya Dobel Anggaran

Kediri (jpi)— Komisi C DPRD Kota Kediri memanggil Dinas Pendidikan setempat beserta kepala sekolah setingkat SMP,SMA dan SMK. Pemanggilan tersebut terkait aduan pungutan liar (pungli) dari wali murid.
Ketua C Hadi Sucipto mengatakan, segala bentuk pungli tidak dibenarkan. Apalagi, terjadi dobel anggaran, yang hanya menguntungkan pihak sekolah dan merugikan wali murid.
” Ini harus diluruskan. Tidak diperkenankan adanya pungutan. Kedepan harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegas Hadi Sucipto, Rabu (1/5/13)
Aduan pungli diterima komisi yang membidangi Pendidikan, Pembangunan dan Saranan Prasarana dari wali murid salah satu SMP Negeri di Kota Kediri. Didalam surat aduan tersebut, pihak sekolah memungut dana operasional sekolah dengan dalih melalui komite sekolah.
Jumlah pungutan setiap siswa mencapai Rp 710 ribu per tahun. Yang paling janggal sekolah menarik uang biaya try out sebesar Rp 44 ribu per siswa. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melalui Dinas Pendidikan setempat telah mengganggarkan biaya try out di APBD.
Terpisah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kediri Agus Ds mengakui adanya dobel anggaran biaya try out. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena pihak sekolah menginginkan try out tambahan selain dari dinas.
” Mungkin pihak sekolah menganggap try out dari dinas masih kurang. Sehingga perlu adanya try out sekolah. Sehingga mereka meminta iuran kepada wali murid,” kata Agus Ds
Setelah menerima rekomendasi dari Komisi C DPRD, imbuh Agus Ds, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali. Sehingga, pada pelaksanaan try out tahun 2014 mendatang, tidak lagi terjadi dobel anggaran. Biaya penyelenggaraan try out bakal dicover oleh APBD.(Nb/Pd)
Sumber : http://www.kedirijaya.com

Dipublikasi di NASIONAL | Meninggalkan komentar

Pengertian Supremasi HUKUM Dan Penegakan HUKUM

Hardi Rangga, SH

Hardi Rangga, SH

I. PENDAHULUAN
Negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum (rule of law) bilamana superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan main (fair play) dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya.

Jhon Locke dalam karyanya “Second Tratise of Government”, telah mengisyaratkan tiga unsur minimal bagi suatu Negara hukum, sebagai berikut :

1. Adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai;
2. Adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang pemerintahan;
3. Adanya badan yang tersedia diadakan untuk penyelesaian sengketa yang timbul di antara sesama anggota masyarakat.

Dalam Negara hukum menurut Jhon Lockce, warga masyarakat/rakyat tidak lagi diperintah oleh seorang raja atau apapun namanya, akan tetapi diperintah berdasarkan hukum.Ide ini merupakan suatu isyarat bahwa bagi Negara hukum mutlak adanya penghormatan terhadap supremasi hukum.

Bagaimana dengan negeri ini? Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara hukum Pancasila (rechsstaat/rule of law). Hal ini dengan tegas dirumuskan pada Pasal 1 ayat (3)UUD NRI Tahun 1945, bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Namun bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide Negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral(Jimly Asshiddiqie, 2009:3).

Penghormatan terhadap supremasi hukum tidak hanya dimaksudkan dengan galaknya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, akan tetapi bagaimana hukum yang dibentuk itu benar-benar dapat diberlakukan dan dilaksanakan, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana (tool) penggerak aktifitas kehidupan bernegara, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian dari system nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat, sehingga keberlakuan hukum benar-benar nyata pada rana empiris tanpa paksaan.

Supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum,dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif.Artinya superioritas hukum akan terjelma dengan suatu penegakan hukum yang bersendikan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan.

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Terminologi dan Deskripsi tentang Supremasi Hukum

Istilah supremasi hukum, adalah merupakan rangkaian dari selingkuhan kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggeris yakni kata supremacy dan kata law, menjadi “supremacy of law” atau biasa juga disebut “law’s supremacy”.

Hornby.A.S (1974:869), mengemukakan bahwa secara etimologis,kata “supremasi” yang berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme, yang berarti “Higest in degree or higest rank” artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan supremacy berarti “Higest of authority” artinya kekuasaan tertinggi.

Kata hukum diterjemahkan dari bahasa Inggeris dari kata “law”, dari bahasa Belanda “recht” bahasa Perancis “droit” yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.

Soetandyo Wignjosoebroto (2002:457), menyatakan bahwa secara terminology supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara.

Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat,oleh Charles Hermawan disebutnya sebagai kiat untuk memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima(2003:1).

Abdul Manan (2009:188), menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rumusan sederhana dapat diberikan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game)dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur(fair play).

Pengertian sederhana tersebut, telah terhubungkan dengan idée tentang teori kedaulatan hukum (rechtssovereiniteit). Hukum adalah kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara, karenanya yang memerintah sesungguhnya adalah hukum, penyelenggara pemerintahan Negara hanya melaksanakan kehendak hukum, sehingga dalam konteks demikian hukum sebagai komando dan panglima.

B. Deskripsi Penegakan Hukum

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku criminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggungjawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (perzoonlijk) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Memang bagi orang awam, penegakan hukum semata dilihatnya sebagai tindakan represif dari aparat hukum, tindakan di luar dari aparat hukum hanya dipandangnya sebagai partisan hukum,misalnya tindakan informative terhadap aparat hukum adanya peristiwa hukum atau gejala akan terjadinya peristiwa hukum.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau prilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintalah actor security.

Pada perspektif akademik,Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (1977).

Soerjono Soekanto, dalam kaitan tersebut, menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan prilaku nyata manusia (1983:13).

Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku nyata, yang bertujuanuntuk mencapai kedamaian dan keadilan (2003:66).

Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan (Liliana, 2003 : 66). Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Untuk membuat hukum menjadi hidup harus ada keterlibatan nyata oleh manusia untuk merefleksikan hukum itu dalam sikap dan prilaku nyata yang konkrit.Tanpa cara demikian maka hukum tertidur pulas dengan nyenyak yang kemungkinannya hanya menghasilkan mimpi-mimpi.

Karena itu tidak ada cara lain agar hukum dapat ditegakkan maka perlu pencerahan pemahaman hukum bahwa sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan, sehingga takkala salah memilih keputusan dalam sikap dan prilaku konkrit, maka berpengaruh buruk terhadap penampakan hukum di rana empiris.

C. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum

Supremasi hukum dan penegakan hukum sudah menjadi masalah sentral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.Masalah itu muncul oleh karena adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sen, dimana Negara mengklaim sebagai Negara hukum demokrasi (rechtsstaat democratie), sementara hukumnya compang camping dan penegakannya serampangan. Artinya supremasi hukum tidak dihormati dan penegakan hukum berjalan setengah hati dengan ibarat berada di persimpangan jalan panjang.

Banyak contoh kasus di negeri ini yang menarik dijadikan sampel berkenaan dengan supremasi hukum dan penegakan hukum, antara lain bagaimana ketiadaan penghormatan supremasi hukum terhadap skandal Senturi. Bagaimana skandal mafia pajak yang salah satu aktornya “Gayus” dengan menampilkan pentas sandiwara hukum, yang oleh publik ditontonnya sebagai proses penegakan hukum yang setengah hati. Belum lagi menguaknya kasus Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) yang diduga keras penuh rekayasa.

Supremasi hukum dan penegakan hukum dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum dan tujuan hukum, yang sebesar-besarnya buat kemanfaatan, kebahagiaan dan kesejahtraan umat manusia yang bersendikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Abdul Manan (2009:189), menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan doktrin sentral yang menjadi reason of existence hukum Eropa Barat. Secara embrio doktrin supremasi hukum sudah mulai berkembang sejak abad VII M.

Lebih lanjut dikatakan bahwa term dan doktrin supremasi hukum telah dikenal sejak abad XI M, bahkan jauh sebelum itu pada abad VI M, Islam telah membawa misi reformasi besar untuk menegakkan supremasi hukum yang mengacu kepada upaya penciptaan kedamaian dan kesejahtraan yang mengantarkan manusia secara individu dan masyarakat sukses dan bahagia menjalani kehidupan dan selamat bahagia hidup di akhirat kelak (Abdul Manan,2009:190).

Penegakan supremasi hukum dalam suatu Negara dapat berjalan dengan beberapa prinsip antara lain :

1. Prinsip Negara Hukum
2. Prinsip Konstitusi

ad.1. Prinsip Negara Hukum
Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Tidak pihak yang merasa dizalimi atau menzalimi(Soetandyo,2002:448).

Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (civil society)di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (equality before the law).

ad.2. Prinsip Konstitusi
Prinsip konstitusi dalam suatu Negara hukum mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara adalah konstitusi,sehingga hak-hak warga negara dan hakmasasi manusia masing-masing warga Negara dijamin, terayomi dan terlindungi oleh konstitusi.

Prinsip tersebut di atas untuk perwujudannya diperlukan penegakan hukum, sehingga mutlak dilakukan langkah-langkah nyata enforscement, agar supremasi hukum bukan hanya symbol semata.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan danmenerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution)(Jimly asshiddiqie,2009:22).

Bahkan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk kegiatan penegakan hukum yang mencakup segala aktivitas yang bermaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya (Jimly,2008:22).

Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat
kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.

Sudikno Mertokusumo (2005:160), menyatakan bahwa untuk memfungsikan hukum secara nyata, maka harus dilakukan penegakan hukum, oleh karena dengan jalan itulah maka hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum harus mencerminkan kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan(gerechtigkeit).

Demi supremasi hukum, maka penegakan hukum tidak boleh ditawar-tawar. Namun dalam implementasinya tetap harus dengan cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusian, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai sarana memanusiakan manusia.Bukan justru dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bahkan perampasan hak asasi manusia.

Wahyuddin Husein Hufron (2008:211), menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah yang dapat menjamin kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkesejahtraan, berkepastian dan berkeadilan.

Dari segi pendekatan akademik, dapat dikemukakan tiga konsep penegakan hukum sebagai berikut :

1. Total enforcement concept;
2. Full enforcement concept;
3. Actual enforcement concept.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full yang menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam
rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum actual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat (Wahyuddin H Hufron,2008:212).

Bagaimana citra penegakan hukum di negeri ini?, pertanyaan tersebut dijawab bahwa semua mahfum dan bukan rahasia umum lagi penegakan hukum di negeri ini adalah merupakan barang langka dan mahal harganya. Hal ini terindikasi berada pada titik nadir (Wahyuddin H Hufron, 2008:212).

Harkristuti. H (Wahyuddin,2008:212), menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini ditengarai mendekati titik nadir, telah menjadi sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum, pada khususnya, acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan
mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.

Hikmahanto J (Dies Natalis ke 56 UI,2006), mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya ada lima alasan mengapa hukum di Indonesia sulit ditegakkan atau dengan kata lain penegakan hukum di Indonesia sukar dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap;
2. Mafia peradilan marak dituduhkan;
3. Hukum seolah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi;
4. Penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat;
5. Masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan proses peradilan jalanan.

Supremasi hukum dan penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945. Fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum tetap harus ditegakkan.

III. PENUTUP

Supremasi hukum dan penegakan hukum bagi suatu Negara yang memilih sebagai Negara hukum rechtsstaat/rule of law atau apapun istilahnya, merupakan harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar.Demikian pulalah halnya Indonesia.

Sejak semula bangsa ini mendirikan Negara the founding fathers telah memilih menjadi suatu Negara hukum, maka konsekuensi dari pada itu hukum harus menjadi fondasi dalam tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Namun tidak berhenti sampai disitu saja, akan tetapi berkelanjutan dengan pembangunan elemen-elemen hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bangunan hukum yang dapat menaungi kepentingan segenap elemen bangsa dan dilakukan penegakan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan memulihkan gangguan-gangguan yang timbul.

Untuk itu semua, maka komitmen dari segenap elemen bangsa mutlak diperlukan untuk mendukung supremasi hukum dan penegakan hukum di negeri ini, agar kita tidak menjadi bangsa yang mengingkari dan bahkan menghianati pilihannya sendiri untuk bernegara dalam sebuah Negara hukum.

Sumber : journal.umi.ac.id/pdfs/Supremasi_Hukum_dan_Penegakan_Hukum.pdf

Dipublikasi di HUKUM - KRIMINAL | Meninggalkan komentar