Pengertian Pers dan Kebebasan Pers

HARDI RANGGA, SH
Oleh : Hardi Rangga, SH
Pengertian Press (inggris) atau Pers (Belanda) bersala dari bahasa latin Pressare yang berarti tekan atau cetak. Pers lalau diartikan sebagai media cetak (printing media). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan I. Taufik dalam bukunya Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia. Menurutnya I , pers adalah suatu alat yang terdiri dari dua lembar besi atau baja yang di antara kedua lembar tersebut dapat diletakkan suatu barang (kertas), sehingga apa yang hendak ditulis atau digambar akan tampak pada kertas tersebut dengan cara menekannya.
Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pers berarti usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan masayahrakat akan penerangan, hiburan, atau keinginan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang tengah terjadi baik di sekitarnya maupun dunia luas yang biasanya berupa media cetak maupun media elektronik.
Dalam undang-undang tentang pers disebutkan pada pasal 1 ayat (1) UU No.40 tahun 1999 bahwa “pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, suara dan gambar, data dan grafik maupun dalam bnetuk lainnya dengna menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis jalur yang tersedia”.
Dari pengertian yang sudah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pers adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang membantu masyarakat dalam berkomunikasi, menyatakan diri, menyampaikan dan menerima pesan atau gagasan, berdialog dan menyerap serta memberitahukan apa yang diketahuinya.
Adapun pengertian kebebasan pers dalam bahasa inggrisnya disebut Freedom of Opinion and Expression and Freedom of The Speech. Jhon C. Merril (1989) merumuskan kebebasan pers sebagai suatu kondisi riil yang memungkinkan para pekerja pers bisa memilih, menentukan dan mengerjakan tugas sesuai keinginan mereka.
2.2 Fungsi Pers
Sebagai mana dalam undang-undang tentang pers pada bab II pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999, disebutkan bahwa: “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Sedangkan pada ayat (2) “Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”.
Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa secara tidak langsung pers memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa baik dalam segi sosial, budaya maupun ekonomi.
Empat fungsi pers, antara lain:
1. To inform (memberi informasi)
Informasi yang disampaikan kepada publik harus memenuhi karakteristik pers antara lain: periodesitas, publisitas, aktualitas, objektifitas, dan universalitas.
2. To educate (pendidikan)
Pers memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan dari apa yang disampaikan pada publik.
3. To entertaint (hiburan)
Selain fungsi pendidikan, pers juga memiliki porsi dalam memberikan hiburan kepada masyarakat.
4. Sosial control (kontrol sosial)
Fungsi terakhir adalah sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah serta demi menegakkan keadilan dan kebenaran.
2.3 Rambu-Rambu Jurnalistik
Semakin berkembangnya pers, perlu adanya rambu-rambu dalam kerja pers dimana rambu-rambu ini bukan dijadikan sebagai penghalang “kebebasan pers” melainkan sebagai kontrol agar tidak terjadi penyalagunaan atas nama kebebasan pers. Ada dua bentuk rambu jurnalistik, yaitu rambu-rambu dalam bentuk tulisan dan ramabu-rambu dalam bentuk lisan. Adapun rambu-rambu jurnalistik itu sebagai berikut:
1. Standar atau konvensi jurnalistik yang sifatnya universal. Pada saat pertama, secara mendasar, wartawan harus memahami dan menerapkan standar kewartawanan dan konvensi jurnalistik yang telah disepakati secara universal.
2. Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Di Indonesia yang sering dijadikan panduan dan rujukan insane pers adalah yang disusun oleh Dewan Pers pada tahun 2006.
3. UU Pers No. 40/1999
4. UU Penyiaran No.23/2002 dan pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).
5. Delik Pers dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Informasi dan Transaksi (ITE), dan aturan hokum lainnya.
6. Norma masyrakat dan hati nurani. Ini adalah rambu-rambu yang tak tertulis, namun sangat perlu dicamkan oleh para pelaku di dunia jurnalistik.
Pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu ini dapat diproses. Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pelanggaran rambu tersebut dapat mengajukan pengaduan kepada dewan pers. Untuk selanjutnya akan dicarikan jalan penyelesaian terbaik. Jika dalam proses masih tidak didapatkan penyelesaian yang memuaskan, maka pers dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan.dalam memutuskan perkara ini, pengadilan sudah seharusnya memepergunakan UU No.40/1999 yang bersifat “lex spesialis” terhadap UU terkait lainnya.

Pos ini dipublikasikan di ARTIKEL. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s