INDONESIA MENGGUGAT: AJARAN DAN TEORI PERJUANGAN BUNG KARNO

Image

Oleh :Hardi Rangga, SH

Pengantar 

Berbicara tentang Soekarno senantiasa menarik dan relevan sepanjang jaman. Begitu banyak sisi kehidupan Sang Proklamator yang kharismatik tersebut, baik pikiran, pandangan, dan sikap beliau terhadap berbagai hal dapat dijadikan bahan diskusi, seminar maupun kajian ilmiah.

Sosok Bung Karno bukan hanya milik bangsa Indonesia, dan dikagumi oleh generasi seangkatan saya, namun juga menjadi idola banyak kalangan dan sudah menjadi ”milik dunia” sehingga tokoh sekelas Mahatir Muhammad (Mantan Perdana Menteri Malaysia) dengan bangga menjuluki dirinya sebagai ”Soekarno Kecil”.

 

Saya menjadi ajudan Bung Karno pada 1967 – 1968, yaitu pada saat beliau menjalani tahun-tahun terberat dalam hidupnya. Jabatan sebagai ajudan membawa konsekuensi bagi perjalanan karir saya, yaitu dibebaskan dari tugas-tugas operasional dan mengalami interogasi berkaitan dengan tugas di Istana oleh Team Teningpolsat dan Teperpu Jakarta (1970-1973) sebelum mendapat SK Security Clearance dari Kapolri pada tahun 1973. Walaupun demikian, penugasan tersebut saya anggap merupakan bagian penting dalam perjalanan panjang karir saya.

 

Ketika mendampingi beliau di Istana Merdeka, saya menyaksikan secara langsung proses penyerahan kekuasaan eksekutif dari Bung Karno kepada Pak Harto pada tanggal 20 Februari 1967, sehingga secara de facto (11 Maret 1966) maupun secara de jure, kekuasaan sudah beralih dari Bung Karno kepada Pak Harto.

 

Sejak itu Bung Karno dikenai tahanan kota sampai akhir tahun 1967, dan semenjak awal tahun 1968, Bung Karno dikenai tahanan rumah di Wisma Yaso. Dalam status seperti ini, Bung Karno tidak diperkenankan untuk pergi kemana-mana. Oleh sebab itu, beliau selalu mencari jalan untuk keluar, karena kondisi ini sangat menyiksa beliau. Seorang tokoh yang sangat dekat dengan rakyat, yang selalu bersama-sama dengan rakyatnya, tiba-tiba harus dipisahkan dari rakyat yang sangat dicintainya. Terkait dengan kondisi yang dialaminya, Bung Karno pernah menulis surat kepada saya pada tanggal 10 Desember 1967, ”man totet den Geist nicht (Freili-grath), yang artinya: ”Jiwa, idee, ideologi, semangat tak dapat dibunuh.”, walaupun secara phisik beliau dikurung, namun jiwa, ideologi, dan semangatnya tidak pernah padam.

Soekarno Tokoh Yang Idealis.

 

Untuk dapat memahami Soekarno secara benar dan utuh, harus dilihat dari sejarah panjang perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Soekarno adalah orang yang amat idealis, yang tidak pernah mementingkan diri, tetapi selalu memikirkan kepentingan bangsa. Sejak muda Soekarno aktif berjuang melawan Belanda.

 

Ketika jumlah elite bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan masih sedikit, Soekarno telah mengorbankan waktu, tenaga, dan masa depan sejak siswa HBS di Surabaya kemudian mahasiswa ITB di Bandung, tanpa menghitung untung-rugi perjuangannya. Sebagai insinyur, Soekarno sebenarnya memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang menjanjikan penghasilan dan fasilitas materi memuaskan. Namun, semua itu tidak digunakan, bahkan Soekarno mengorbankan masa-masa mudanya dan sering kelua masuk penjara untuk Indonesia merdeka.

 

Inilah era pantang menyerah Soekarno-Hatta dalam perjuangan menghadapi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan di sebagian besar negara-negara Asia-Afrika. Masuk keluar penjara dan hidup dalam pembuangan selama belasan tahun sama sekali tidak mengubah sikap perjuangan politiknya untuk mencapai Indonesia merdeka.

 

 

Indonesia Menggugat: Pleidoi Yang Menggetarkan Dunia

 

Sesudah lulus dari ITB dan berhasil meraih gelar Insinyur pada tanggal 25 Mei 1926, Bung Karno sebenarnya dapat bekerja dengan gaji tinggi pada pemerintah Belanda. Namun Bung Karno memilih jalan lain, yaitu tetap memperjuangkan tekadnya untuk Indonesia merdeka. Sejak itu, Soekarno berulang kali dibuang ke pengasingan. Puncaknya ketika pada Desember 1929, Soekarno ditangkap Belanda bersama pengurus PNI yang lain, yakni Gatot Mangkoepraja, Maskoen, dan Soperiadinata. Itulah penangkapan pertama yang dialami oleh Soekarno. Mereka disidangkan pada tanggal 18 Januari 1930 di Gedung Landraad Bandung. Pada saat itulah Bung Karno membacakan dengan semangat yang berapi-api pleidoi yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Soekarno yang semula menjadi tergugat, berubah menjadi penggugat. Soekarno Menggugat Ketidakadilan.

 

Apa yang disampaikan dalam pleidoi tersebut bukan hanya merupakan gugatan Bung Karno dan partainya, PNI, namun juga mewakili gugatan bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Pembelaan Soekarno di depan hakim kolonial ini merupakan rangkaian dari perjalanan pergerakan kebangsaan Indonesia. Dari proses pengadilan ini, para pemimpin Partai Nasionalis Indonesia merumuskan kembali garis perjuangan mereka.

 

Pleidoi ini merupakan buah pikir Bung Karno yang revolusioner. Tuntutan kemerdekaan menjadi fokus utamanya. Pleidoi itu tidak hanya menggegerkan pengadilan di Bandung, namun menyebar hingga ke Eropa dan Asia. Di Belanda, Partai Buruh bergolak, mendukung pleidoi Soekarno, mendukung Indonesia Merdeka. Di Asia, pidato itu menjadi salah satu inspirasi para tokoh negara-negara Asia untuk ikut menggelorakan semangat kemerdekaan di negara mereka.

 

Gaung pembelaan Bung Karno menyebar ke seluruh Indonesia, Belanda, dan Eropa Barat. Naskah yang dibacakan Soekarno merupakan dokumen politik yang penting dalam menentang imperialisme dan kolonialisme. Dukungan terhadap Soekarno dan kawan-kawannya berdatangan dari tokoh-tokoh pergerakan. Perhimpunan Indonesia yang diwakili oleh Mohammad Hatta mengecam keras pengadilan yang tidak adil tersebut. Tidak hanya itu, mahaguru ilmu hukum pidana Professor Schepper berkesimpulan pengadilan atas tokoh-tokoh PNI itu menyimpang dari kebenaran dan jelas melanggar dasar-dasar hukum pidana modern.

 

Pleidoi yang diberi titel Indonesia Menggugat ini menjadi tonggak bagi perjuangan Soekarno, dan juga perjuangan kaum nasionalis Indonesia. Pleidoi yang dibacakan dengan sangat memukau ini, seolah menumpahkan semangat, kekesalan dan harapan Soekarno terhadap kemerdekaan Indonesia.

 

Dalam pleidoi ini, Soekarno memaparkan argumen-argumen kaum pergerakan untuk menentang kolonialisme dan imperialisme. Pembelaan ini memaparkan ihwal keburukan imperialisme dan kapitalisme yang merajalela di Indonesia, dan ihwal pendirian Partai Nasional Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, imperialisme ialah faham, nafsu, usaha, sistem yang bermaksud menaklukkan negeri dan ekonomi orang lain. Imperialisme dan kapitalisme bukanlah pemerintah, bukan bangsa asing. Imperialisme dan kapitalisme ialah nafsu dan sistem belaka.

 

Untuk menyusun pembelaannya, Soekarno membedah 90 buku karangan tokoh dari Eropa dan Asia. Dari rujukan tersebut Bung Karno ingin menunjukkan bahwa pergerakan nasionalisme Indonesia memiliki hubungan dengan pergerakan nasionalisme di dunia. Kemerdekaan Indonesia tidak kalah penting dengan kemerdekaan negara-negara di Eropa dan Asia. Pidato yang mengutip banyak pendapat ahli dan guru besar Belanda tersebut masih sangat relevan untuk terus menjadi referensi bagaimana mewujudkan Indonesia merdeka dalam makna yang sesungguhnya.

 

Gugatan Bung Karno ternyata tidak berhenti di depan sidang Landraad di Bandung. Pleidoi Indonesia Menggugat yang demikian menggemparkan hanya merupakan awal dari gugatan-gugatan lain, yang beliau sampaikan terhadap berbagai hal. Sampai akhir hayatnya, Bung Karno terus mengumandangkan gugatan dan menyampaikan pemikiran-pemikiran cemerlang yang berguna bagi bangsanya maupun bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

           

 Image

Pancasila: Syarat Mutlak Bagi Tegak Dan Jayanya Indonesia

 

Kehebatan pidato pembelaan Soekarno di depan Landraad terletak pada keyakinannya bahwa kemerdekaan haruslah diakui sebagai hak segala bangsa yang tidak boleh dirampas oleh bangsa lain. Bagi Bung Karno Indonesia Merdeka merupakan cita-cita yang harus segera diraih. Menurut Bung Karno, Persatuan Indonesia adalah conditio sine qua non—syarat mutlak—bagi tegak dan jayanya Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945.

 

Pancasila yang pertama sekali diuraikan oleh Bung Karno dalam pidatonya di depan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) pada tanggal 1 Juni 1945 terdiri dari lima sila yang disodorkannya sebagai dasar negara Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang berintikan persatuan ia tempatkan di urutan pertama dari Pancasila. Bung Karno mengatakan ingin menunjukan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi semua orang yang tinggal dari Sabang sampai Merauke.

 

Salah satu ajaran Bung Karno kepada seluruh bangsanya adalah kesatuan dan persatuan bangsa. Tidak jemu-jemunya beliau menegaskan perlunya persatuan di antara komponen bangsa Indonesia. Sejak muda sampai meninggalnya Bung Karno tidak henti-hentinya “mempropagandakan” ide persatuan bangsa ini. Bung Karno yakin, seyakin-yakinnya, bila komponen-komponen bangsa bisa bersatu padu, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat kuat, seperti sapu lidi yang diikat erat menjadi satu.

 

Persatuan Indonesia. Itulah cita-cita paling mendasar yang diperjuangkan oleh Soekarno. Ketika Pancasila masih dalam tahap draf, persatuan Indonesia dijadikan sila pertama. Tanpa persatuan, kata Soekarno, suatu bangsa mustahil bisa maju membangun dirinya. Bung Karno sering mengutip ucapan Abraham Lincoln yang sangat tersohor, “A nation divided against itself, cannot stand”.

 

Dan hebatnya, karena melihat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila begitu baik dan bersifat universal, maka Bung Karno berusaha membawa Pancasila ke panggung dunia. Di depan Sidang Majelis Umum PBB ke 15 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia seperti Eisenhower, Krushchev, J. Nehru, Josef B. Tito, Fidel Castro, Nkrumah, Sihanouk, Gamal A. Nasser, ketika mendapat kesempatan berpidato pada tanggal 30 September 1960, Bung Karno memaparkan Pancasila yang ditawarkan untuk diadopsi menjadi Piagam PBB. Pidato tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Kejadian itu merupakan peristiwa yang langka, sebab sangat jarang terjadi seorang tokoh yang berasal dari negara yang baru merdeka mampu memaparkan dan menawarkan dasar negaranya (yang nota bene adalah merupakan negara ”kecil”) untuk diadopsi menjadi dasar organisasi dunia seperti PBB. Namun itulah yang membuktikan ”kelas” seorang Soekarno.

 

 Image

Proklamasi Kemerdekaan: Gugatan Terhadap Penjajahan

 

Bung Karno pernah mengatakan bahwa dalam perenungannya, tiap kali melihat rakyat jelata Indonesia, tiap kali memandang alam tanah air, tiap kali mengadakan perjalanan mengitari bumi, tiap kali ketika menengadahkan muka di waktu malam dan melihat bintang-bintang abadi berkelip di angkasa raya, memimpikan pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke. Terbentuknya negara Indonesia seperti yang diimpikan Bung Karno hanya dapat tercapai jika Indonesia menjadi negara merdeka, negara yang bebas dari jajahan bangsa lain.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia di awali dengan kekalahan tentara Jepang melawan Sekutu. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mencapai puncaknya dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa ini membuat kekuatan Jepang semakin lemah sekaligus menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia.

 

Melihat perkembangan ini, pada tanggal 9 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPK berangkat ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Kepada para pemimpin Indonesia ini disampaikan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran dan Pemerintah Tokyo telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan itu terserah kepada PPKI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil ketuanya.

 

Soekarno sendiri sebenarnya belum yakin bahwa Jepang telah benar-benar menyerah, dan menganggap jika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan saat itu, dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Selain itu, Soekarno juga menganggap bahwa Syahrir tidak berhak untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan, karena hal itu merupakan hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebaliknya Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang, dengan demikian berarti bahwa proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Kepastian tentang kekalahan Jepang akhirnya terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir.

 

Terjadinya kekosongan kekuasaan (vacuum of power) menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang terdiri dari Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Sedangkan golongan tua yang terdiri dari Soekarno,  Hatta, Ahmad Subardjo, Mohammad Yamin, Buntaran, Syamsi dan Iwa Kusumasumantri menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI.

 

Walaupun mendapat tekanan dari golongan muda, Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kuatnya pendirian Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI menyebabkan golongan muda berpikir bahwa Soekarno dan golongan tua lainnya mendapat pengaruh dari pihak Jepang. Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke garnisun PETA (Pembela Tanah Air) di Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang.

 

Tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkan kepada bangsa Indonesia  dan seluruh dunia Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor. Proklamasi ini bertujuan untuk menghambat kembalinya Belanda ke Indonesia dengan mendompleng Sekutu.

 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menunjukkan kharisma Soekarno dan founding fathers sehingga Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Daud Beureueh, Dr. Sam Ratulangi, J. Kasimo, Wachid Hasyim, Silas Papare, dr. AK. Gani, Dr. Moestopo, I Gusti Ngurah Rai dan banyak tokoh lain dari seluruh Nusantara menerima dan mengakui kemerdekaan Indonesia.

 

 Image

Konsep Trisakti: Gugatan Terhadap Imperialis

 

Trisakti yang dijabarkan sebagai “Berdaulat dalam bidang politik”, “Berdikari dalam bidang Ekonomi”,dan “Berkepribadian dalam kebudayaan” merupakan rumusan yang digali Bung Karno selama menghadapi usaha-usaha imperialis yang ingin menghancurkan Indonesia. Trisakti kemudian dijabarkan dalam pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1964 yang berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” disingkat TAVIP. Pidato ini disampaikan Bung Karno ketika Indonesia telah berhasil mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan juga tengah menghadapi usaha imperialis (terutama Inggris) membangun apa yang dikenal sebagai proyek Federasi Malaysia.

 

Di bidang politik, Bung Karno berhasil memperjuangkan Pancasila sebagai kemandirian bangsa Indonesia dengan memiliki ideologi negara sendiri. Sedangkan dalam politik luar negeri, Soekarno menerapkan politik bebas aktif yang tidak berpihak pada salah satu blok dunia, sosialis atau kapitalis, namun ikut proaktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks ini, Bung Karno berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955.

 

Di bidang ekonomi, ditegaskan oleh Bung Karno, bahwa lebih baik potensi sumberdaya alam Indonesia dibiarkan, hingga para putra bangsa mampu untuk mengelolanya. Sedangkan dalam bidang budaya, Soekarno secara tegas menolak masuknya budaya asing yang dapat merusak budaya Indonesia.

 

 Image

Konferensi Asia-Afrika dan NEFO: Gugatan Terhadap Dominasi Barat

 

Berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa pelosok dunia, terutama di Asia dan Afrika, masih banyak masalah yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti di Korea, Indo Cina, Palestina, Afrika Selatan, Afrika Utara.

 

Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan secara ideologi maupun kepentingan, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet. Masing-masing Blok berusaha menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukung mereka. Hal ini mengakibatkan tetap hidupnya suasana permusuhan yang terselubung diantara dua Blok itu dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut dikenal dengan nama “Perang Dingin”.

 

Kondisi ini mendorong Bung Karno untuk memprakarsai dilaksanakannya Konfrensi Asia Afrika yang pertama (KAA I) di Bandung pada 19 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara kawasan Asia dan Afrika. Konferensi ini menghasilkan 10 butir hasil kesepakatan bersama yang bernama Dasasila Bandung atau Bandung Declaration.

Dengan adanya Dasa Sila Bandung mampu menghasilkan resolusi dalam persidangan PBB ke 15 tahun 1960 yaitu resolusi Deklarasi Pembenaran Kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa yang terjajah yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Dekolonisasi.

 

Konferensi Asia Afrika telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka dibenua Asia dan Afrika.

 

Terkait dengan Konferensi Asia-Afrika, ada peristiwa kecil yang saya alami. Ketika menjabat Kepala Polda Jabar 1988-1991, sebagai Muspida, saya sempat mengantar Nelson Mandela yang datang ke Bandung untuk bernostalgia mengunjungi Gedung Asia Afrika. Gedung itu pernah dihadiri Mandela saat masih anggota pemuda ANC (African National Congress), sebelum menjalani hukuman selama 27 tahun. Pada kunjungan itu (1989) beliau sulit menemukan gambar Soekarno di Museum Asia Afrika (bekas gedung konferensi). Yang ditampilkan saat itu gambar Soenario, Ali Sastroamijoyo, dan Roeslan Abdulgani, sebagai pejabat yang terlibat Konferensi Asia Afrika.

 

Mandela menanyakan kepada anggota muspida, Where is the picture of Soekarno. Eevery leaders from Asia Africa came to Bandung because of Soekarno, where is His picture? Kami kerepotan menjawab pertanyaan itu sebab gambar Soekarno saat itu belum terpasang di tempat yang seharusnya. Padahal, Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, di mana banyak pemimpin Asia Afrika hadir, seperti Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Chou En Lai, Ho Chi Minh, Nkrumah, Norodom Sihanouk, dan lainnya adalah bukti pengakuan bangsa Asia Afrika kepada kepemimpinan Soekarno-Hatta.

 

Jiwa Bandung dengan Dasa Silanya telah mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Dasasila Bandung telah melahirkan faham Dunia Ketiga atau “Non-Aligned” terhadap dunia pertamanya Washington dan Dunia keduanya Moscow dan telah mengubah juga struktur perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sehingga PBB bukan lagi forum eksklusif Barat dan Timur.

 

Pada tahun 1960-an, Soekarno juga memperkenalkan konsep tentang pembagian dunia berdasarkan watak politik dan kedudukannya dalam sistem ekonomi-politik dunia. Bung Karno membagi dunia ke dalam hanya dua kubu. Pertama, kubu OLDEFO atau Old Emerging Forces, terdiri dari negara-negara industri kapitalis bersama pemerintahan boneka di negara-negara sedang berkembang. Di sisi lain terdapat NEFO, atau New Emerging Forces, yang merupakan pemerintah, bangsa, dan rakyat progresif negara sedang berkembang.

Istilah New Emerging Forces (NEFOs) yang oleh Bung Karno dijabarkan dalam pidatonya, Genta Suara Revolusi (Gesuri) tahun 1963 sebagai “satu kekuatan raksasa yang terdiri dari bangsa-bangsa dan golongan-golongan progresif yang hendak membangun satu Dunia Baru yang penuh dengan keadilan dan persahabatan antar-bangsa—yang  penuh dengan perdamaian dan kesejahteraan—tanpa imperialisme dan kolonialisme.

 

NEFO adalah gagasan Bung Karno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi 2 kekuatan blok sebelumnya (Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat). Sebuah gagasan yang sangat brilian ketika negara-negara yang baru melepaskan diri dalam keadaan bimbang dan galau memikirkan nasibnya. Bung Karno dengan tangan dinginnya mendatangkan harapan baru bagi mereka dan sekaligus mendatangkan kebanggaan bagi bangsa yang melahirkannya.

 

Tanggal 30 September 1960, Bung Karno menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB dengan judul “To Build The World A New”. Bung Karno menganggap betapa pentingnya “Membangun Dunia Baru” karena beliau melihat bahwa Badan Dunia itu sudah di dominasi oleh Superpowers utamanya Amerika Serikat.Apa yang dipikirkan Bung Karno pada waktu itu adalah bagaimana dunia bisa tertib apabila PBB yang seharusnya berdiri di tengah justru dikuasai oleh negara adidaya. Bagaimana bisa dalam organisasi dunia yang mengusung nilai-nilai demokrasi tetapi kekuatan beberapa negara bersifat mutlak, misalnya memiliki hak veto.

 

 

Pemikiran Bung Karno Mendahului Jamannya.

 

Pemikiran Bung Karno memang jauh mendahului jamannya. Sama jauhnya ketika ia menyampaikan gugatannya kepada Pengadilan Belanda melalui “Indonesia Menggugat”. His ideas – years ahead than the rest of the world. Gugatan Bung Karno mengenai imperialisme yang disampaikan dalam pleidoinyamasih sangat relevan untuk menggugat imperialisme modern yang terjadi saat ini. Imperialisme modern yang disebutkan Bung Karno semakin mudah masuk ke Indonesia seiring dengan gelombang globalisasi yang terjadi saat ini.

 

Sewaktu tahun 1964 saya tugas belajar di AS, pada program home-stay, keluarga-keluarga Amerika sering bertanya: ”Negara anda sangat kaya sumber daya alam, dan saat ini negara anda sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, kenapa tidak mengundang modal asing untuk ikut membangun.”

 

Pertanyaan ini sempat saya tanyakan kepada Bung Karno sewaktu beliau sudah menjadi tahanan politik, lalu beliau menjawab: ”Darto, saya bukannya anti modal asing, tetapi saya akan mengundang modal asing pada saat sistem dan SDM yang kita miliki sudah mampu menghadapinya. Karena kalau belum kuat, saya khawatir suatu hari Republik kita akan dikendalikan oleh kekuatan modal asing.” Dan nampaknya kekhawatiran Soekarno yang disampaikan kepada beberapa puluh tahun yang lalu betul-betul menjadi kenyataan yang kita hadapi pada dewasa ini. Dan sinyalemen Bung Karno itu pula yang ditulis oleh John Perkins dalam bukunya ”The Confession of Economic Hitman”  yang merupakan Bestseller New York Times pada tahun 2004.

 

Ketika Bung Karno meninggal pada tahun 1970, dengan tetap memelihara idealismenya, beliau  meninggalkan Indonesia yang masih sangat kaya dan perawan: the rich and virgin archipelago. Hutang luar negeri Indonesia hanya 2 1/4 miliar dolar, kekuatan angkatan perang nomor 2 terkuat di Asia, dan sumber daya alam termasuk hutan-hutan yang masih perawan sama sekali belum tersentuh oleh perusahaan-perusahaan pemilik HPH maupun modal asing.

 

Pada masa Orde Baru, hutang Indonesia sudah membengkak menjadi 60 kali, dan saat ini hutang pemerintah sudah mencapai Rp.1.816 triliun, hutan dibabat habis, kekayaan alam Indonesia dikuras dengan rakusnya, dan pembangunan hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu.

 

Fakta memang menunjukkan bahwa sumber daya alam Indonesia seperti minyak, gas, emas, batu bara dan kekayaan alam lainnya semakin banyak beralih dan dikuasai oleh pihak asing. Perbankan dan telekomunikasi sudah menjadi domain korporasi multinasional. Pusat-pusat perbelanjaan, mall, maupun hypermarket  juga semakin banyak berdiri yang menyedot peluang usaha kecil dan menengah.

 

Sebagian besar rakyat Indonesia makin merasakan beratnya beban hidup. Biaya pendidikan semakin tinggi, harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau, biaya kesehatan mahal, daya beli masyarakat semakin merosot, pengangguran meningkat, dan jumlah rakyat miskin terus meningkat. Buruh semakin terjepit dalam berhadapan dengan investor asing, nelayan tidak sanggup untuk membeli solar untuk melaut, sementara para petani semakin kekurangan lahan karena banyak yang telah beralih fungsi.

 

Liberalisasi juga terjadi di bidang legislasi. Saat ini banyak Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sangat bernuansa neo-liberal seperti misalnya UU Perkebunan, UU Minerba, UU Penanaman Modal, dan sebagainya. Berbagai UU liberal tersebut membenarkan penguasaan sumber daya alam oleh swasta bahkan pihak asing, dan pemberian hak pengusahaan hutan dan perkebunan dalam skala yang sangat luas. Penguasaan lahan secara besar-besaran oleh pengusaha juga sering merambah tanah milik rakyat maupun lahan yang merupakan hak ulayat, sehingga menimbulkan konflik antara rakyat dengan pengusaha, seperti yang terjadi di Mesuji dan diberbagai daerah lain di Indonesia.

 

Ironisnya, dalam menghadapi konflik yang terjadi antara rakyat dengan pengusaha, pemerintah terkesan lebih memihak pengusaha. Dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi, pemerintah juga sepertinya lebih memilih penyelesaian yang tidak menguntungkan rakyat. Hal ini terlihat misalnya dalam RUU Tentang Penanganan Konflik Sosial yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu.

 

Semangat pemikiran yang disampaikan oleh Bung Karno lebih dari 80 tahun yang lalu masih sangat relevan dengan masa kini dan yang akan datang, karena ide Indonesia Menggugat tidak akan pernah mati, yaitu Semangat Kemerdekan Yang Anti Penjajahan dalam segala bentuk. Oleh sebab itu, semangat yang dikobarkan Bung Karno harus tetap kita kumandangkan. Kita harus senantiasa menggugat ketidakadilan, neo-liberalisme, maupun imperalisme dan kapitalisme modern yang jelas-jelas sangat menyengsarakan rakyat……….!

 

 

 

Jakarta,    April 2012

 Hardi Rangga, SH

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s